Program

Mengapa Hukum & Entrepreneurship Harus Terhubung?

Hukum Sebagai Panglima

Hukum bukan saja seperangkat norma dan aturan. Hukum lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat sebagai sebuah konsesus dan tatanan untuk hidup bersama secara damai. Karenanya hukum akan selalu terkait dengan berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dengan entrepreneurship yang kini menjadi tren baru.

Karakter Entrepreneurship

Entrepreneurship adalah cara berpikir dan bertindak yang didasari oleh kemampuan melihat dan menangkap peluang. Entrepreneur pada dasarnya adalah manusia berwatak pemberani yang berorientasi pada peluang dan tindakan. Namun keberanian saja tidak cukup. Pemahaman terhadap semua lini juga harus dimiliki, salah satunya pemahaman hukum.

Menjadikan Keduanya Terhubung

Pertumbuhan kewirausahaan di Indonesia masih memprihatinkan. Jumlah wirausaha masih kurang dari 2% dari total penduduk Indonesia. Untuk mendukung peningkatan kewirausahaan nasional dibutuhkan entrepreneur muda yang siap bersaing. Kapabilitas hukum mutlak diperlukan untuk menghadapi dunia global. Kebijakan pun harus dipantau agar memberi ruang untuk entreprenenur muda terus berkarya.

Bagaimana Menghubungkan Hukum & Entrepreneurship?

Apa yang Kami lakukan?

Legal Competence

Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation berupaya meningkatkan KOMPETENSI praktisi hukum melalui pelatihan penulisan dokumen hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum bisnis.

Entrepreneurship

Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation berusaha membangun semangat ENTREPRENEURSHIP dan pemahaman hukum generasi mendatang.

Small Business Legal Partner (SMILE)

Bersama berbagai pihak, Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation mendampingi UKM demi mewujudkan UKM Sadar Hukum.

Bagaimana Kami Bekerja?

We Care

Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation peduli dengan kebutuhan masyarakat, setiap kegiatan yang kami selenggarakan telah melewati proses need assesment.

We Learn

Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation mendiskusikan dengan berbagai ahli dan professional setiap langkah dan pilhan yang akan kami ambil.

We Move

Tidak hanya menyumbangkan pikiran, Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation bergerak secara nyata bersama masyarakat melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang kami temukan.

We Change

Setiap kegiatan yang dilakukan Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation selalu ditujukan  untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Mengapa Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation?

Mengerti Kebutuhan
Masyarakat

Berdasarkan Riset dan Kajian

Bergerak Dengan Ilmu dan Kompetensi

Bergerak Bersama Dengan Beragam Pihak

Legal Competence

Masyarakat Ekonomi Asean atau biasa disebut MEA adalah salah satu program kerjasama di bidang ekonomi dari ASEAN community yang baru diimplementasikan tahun ini. Berbeda dengan program-program ekonomi yang telah diterapkan oleh ASEAN, MEA menekankan pada pasar tunggal terbuka. MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan tidak hanya pada barang dan jasa, tetapi juga pada tenaga kerja. Meski tenaga advokat bukan satu dari delapan profesi yang disepakati dibuka dalam MEA, namun sejumlah Firma Hukum di Indonesia mulai bersiap-siap menghadapi persaingan global. Satu per satu Firma Hukum di Indonesia telah menjalin kerja sama afiliasi dengan Firma Hukum di luar negeri. Tidak hanya menjalin kerja sama dengan Firma Hukum di luar negeri. Sejumlah Firma Hukum di Indonesia juga harus melayani klien yang berasal dari berbagai negara di belahan dunia.

Perkembangan pesat dalam dunia jasa konsultasi dan pendampingan hukum tentunya menuntut ‘pasokan’ generasi hukum yang unggul. Demi menunjang kapasitas ini, kemampuan berbahasa Inggris mutlak diperlukan. Bahasa Inggris yang diperlukan tentu bukan sekedar bahasa Inggris yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, namun juga bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam berbagai dokumen hukum seperti legal memo, perjanjian dan legal opinion.

SMALL BUSINESS LEGAL PARTNER (SMILE)

Istilah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mungkin bukan lagi sesuatu yang terdengar asing. Beberapa tahun terakhir ini usaha-usaha kecil mendapatkan perhatian yang sangat besar. Mereka memiliki daya survival yang sangat tinggi dan terbukti mampu mengatasi pengangguran serta berperan besar dalam perekenomian Indonesia. Besarnya potensi UMKM juga mendapat dukungan dari Pemerintah. Dukungan ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang menjadi regulasi khusus dalam pengelolaan UMKM. Selanjutnya pada 5 November 2007, Presiden RI telah menggulirkan skim khusus kredit untuk UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan Pemerintah tersebut sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang terus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kepada sektor UMKM.

Meskipun Pemerintah telah berupaya mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengembangkan UMKM, namun pada kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang memperlambat laju pertumbuhan UMKM adalah ketidakpahaman pelaku UMKM terhadap regulasi yang berlaku. Sangat disayangkan, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap legalitas dalam membangun usaha sebagai beban. Sehingga, jangankan mengurus legalitas, mencari informasi hukum terkait dengan usahanya pun, pelaku UMKM masih enggan.

Menyikapi hal tersebut, Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation berkontribusi membantu UMKM agar lebih melek hukum melalui serangkaian kegiatan mulai dari workshop, buku panduan, hingga advokasi kebijakan terkait.

SMALL BUSINESS LEGAL PARTNER (SMILE)

Istilah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mungkin bukan lagi sesuatu yang terdengar asing. Beberapa tahun terakhir ini usaha-usaha kecil mendapatkan perhatian yang sangat besar. Mereka memiliki daya survival yang sangat tinggi dan terbukti mampu mengatasi pengangguran serta berperan besar dalam perekenomian Indonesia. Besarnya potensi UMKM juga mendapat dukungan dari Pemerintah. Dukungan ini diwujudkan melalui UndangUndang Nomor 20 tahun 2008 yang menjadi regulasi khusus dalam pengelolaan UMKM. Selanjutnya pada 5 November 2007, Presiden RI telah menggulirkan skim khusus kredit untuk UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan Pemerintah tersebut sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang terus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kepada sektor UMKM.

Meskipun Pemerintah telah berupaya mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengembangkan UMKM, namun pada kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang memperlambat laju pertumbuhan UMKM adalah ketidakpahaman pelaku UMKM terhadap regulasi yang berlaku. Sangat disayangkan, masih banyak pelaku UMKM yang menganggap legalitas dalam membangun usaha sebagai beban. Sehingga, jangankan mengurus legalitas, mencari informasi hukum terkait dengan usahanya pun, pelaku UMKM masih enggan.

Menyikapi hal tersebut, Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation berkontribusi membantu UMKM agar lebih melek hukum melalui serangkaian kegiatan mulai dari workshop, buku panduan, hingga advokasi kebijakan terkait.

Entrepreneurship

Indonesia masih mengalami krisis pengusaha. Saat ini jumlah pengusaha di Indonesia hanya 1,65% dari total seluruh penduduk. Padahal jumlah ideal pengusaha dalam suatu negara adalah minimal 2% dari total jumlah penduduk. Data itu juga menunjukkan bahwa jumlah yang dimiliki Indonesia tertinggal ketimbang tiga negara di kawasan Asia Tenggara yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ketiganya mencatatkan angka 7 persen, 5 persen, dan 3 persen dari total jumlah penduduk masing-masing.

Seperti yang disampaikan dalam Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mengenai entrepreneurship di Indonesia pada tahun 2014, Indonesia masih harus berusaha keras untuk meningkatkan jumlah pengusaha, terutama dalam usaha kecil dan menengah yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, rendahnya jumlah pengusaha ini dikarenakan mental masyarakat Indonesia yang takut berkompetisi dan kurang tanggap terhadap perubahan, terutama perubahan yang sangat cepat di bidang digital.

Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation percaya bahwa entrepreneur sejati lahir dari masalah yang ada. Entrepreneur haruslah mampu menyediakan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Untuk itulah Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation menyediakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur yang berani mengambil resiko, merespon secara tepat perubahan yang terjadi, mengerti kebutuhan masyarakat, melek digital, dan sadar hukum untuk menghadapi kompetisi global.

Jadilah bagian dari kebermanfaatan kami

Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation

Alamat:

18 Office Park 10th A Floor, Jl. TB Simatupang No 18, Pasar Minggu
Jakarta 12520

Telp: (021) 8067 4920

Fax: (021) 2200 1743

HP: +62 812 9411 6724 / +62 822 1195 8277

info@bplfoundation.or.id

This website is crafted by LexGo Digital
Admin Mala +62 812 9411 6724 / info@bplfoundation.or.id
Halo, ada yang bisa saya bantu?