Tentang Kami

Selamat datang di era network society (masyarakat jaringan)

Castell dalam karyanya yang berjudul The Rise of the Network Society—yang menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan konsep globalisasi—menyatakan bahwa masyarakat informasi lahir dari revolusi teknologi informasi. Teknologi revolusioner dalam bidang informasi dan komunikasi tak pelak lagi membuat suatu jaringan informasi baru yang mampu melewati batas negara dan benua. Bermula dari ditemukannya komputer, lalu internet, hingga kemudian meluncur bebas membentuk media sosial baru berbasis digital.

       Apa yang dahulu kita pahami sebagai batas wilayah semakin menipis. Informasi dan pertukaran wawasan bisa melesat dengan cepat dan terbentuklah sebuah tatanan dunia baru yang tak lagi berpijak pada kepemilikan harta benda secara nyata. Hari ini, siapa yang menguasai opini dan informasi publik di media digital, maka dialah yang berkuasa. Perubahan signifikan tidak hanya ada dalam dunia informasi yang membuat segala sesuatunya menjadi terhubung.

        Perekonomian dunia pun berubah dari waktu ke waktu. Pasar global menerpa kebijakan ekonomi di berbagai negara. Keinginan untuk meminimalisir proteksi dan batasan mewarnai sejumlah kesepkatan internasional. Pasca CAFTA yang berlaku awal Januari 2010 kini giliran MEA yang harus dihadapi. Seperti sebelumnya, berbagai perjanjian internasional ditujukan pada satu arah yang sama: perdagangan bebas. Sebagai negara yang harus ikut serta dalam pergaulan internasional, Indonesia tidak mungkin bisa menghindar. Namun, kenyataan di dalam negeri tampaknya tidak terlalu menggembirakan. Indonesia belum mampu menjadi “Tuan” di tanahnya sendiri. Produk asing membanjiri pasar Indonesia setelah berlakunya CAFTA dan pengusaha Indonesia belum kuasa untuk membendung.

    Ini tak mengherankan, mengingat jumlah pengusaha di negeri ini masih kurang dari 2%. Kalah jauh dari jumlah pengusaha di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Pengusaha yang ada pun, sebagian besar adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki berbagai keterbatasan, salah satunya dalam aspek hukum. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan. Kita setidaknya punya dua pekerjaan rumah. Pertama, bagaimana melahirkan entrepreneur muda yang melek teknologi informasi. Kedua, membekali para entrepreneur ini dengan pemahaman hukum yang mumpuni—semisal legalitas usaha, merek, ekspor-impor, perjanjian, dan standart kualitas produk—agar mampu menembus pasar global.

Untuk tujuan itulah Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation dibentuk.

 Sebagai upaya kami dalam melahirkan entrepreneur yang sadar hukum dan go digital.

Tentu kami tak bisa berkerja sendirian. Partisipasi berbagai pihak kiranya dapat menjadi roda penggerak agar mimpi dan cita-cita ini bisa terwujud.

SIAPA KAMI

KAMI BEKERJA UNTUK MENGHUBUNGKAN DAN MENGINTEGRASIKAN PEMAHAMAN  HUKUM DENGAN PERKEMBANGAN ENTREPRENEURSHIP DI ERA GLOBAL

CSR

BPL Foundation lahir sebagai bagian Corporate Social Responsibility (CSR) dari SLN Group

FUNDING

Pendanaan BPL Foundation diperoleh dari CSR, donasi, kerja sama kegiatan, infaq dan shodaqoh.

U

FOCUS

BPL Foundation fokus pada pengembangan entrepreneurship melalui penyadaran hukum dan pelatihan digital

LEGAL

BPL Foundation didirkan berdasarkan Akta Nomor 7 Tanggal 12 Februari 2015

Jangan hanya membaca profil kami

BPL Foundation

Alamat:

18 Office Park 10th A Floor, Jl. TB Simatupang No 18, Pasar Minggu
Jakarta 12520

Telp: (021) 8067 4920

Fax: (021) 2200 1743

HP: +62 812 9411 6724

info@bplfoundation.or.id

This website is crafted by LexGo Digital
Admin Mala +62 812 9411 6724 / info@bplfoundation.or.id
Halo, ada yang bisa saya bantu?