fbpx

Investigasi Pemalsuan Dokumen*

Berbagai kesepakatan dan peristiwa penting tersaji dalam bentuk dokumen perusahaan. Tidak jarang ada berbagai pihak yang memalsukan dokumen untuk  kepentingan pribadi. Bagaimana cara investigasi dokumen palsu?

Dok EFL 6

Pemalsuan dokumen merupakan masalah hukum yang paling sering terjadi di perusahaan asuransi. Pemalsuan dokumen tentu tidak dapat dibiarkan. Ada beragam cara untuk mencegah terjadinya pemalsuan. Mulai dari menggunakan standar baku dokumen, membuat spesimen tanda tangan sebanyak mungkin hingga melakukan verifikasi dokumen calon nasabah. Meski begitu pemalsuan dokumen tetap saja dapat terjadi. Ketika suatu dokumen dicurigai palsu, maka investigasi adalah proses selanjutnya yang mesti dilakukan.

Tahap Penyelidikan

Investigasi terdiri atas dua tahapan. Tahapan pertama adalah penyelidikan. Fokus utama tahapan ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang dilanjutkan dengan pegumpulan bukti yang ditunjukan untuk menjawab tujuan kriminalistik. Tujuan kriminalistik dapat diketahui dengan menjawab 5W plus 1H.

  1. What berbicara tentang apa peristiwa yang terjadi atau ada peristiwa apa. Jawaban what pada konteks kriminalistik adalah modus. Modus adalah jenis perkara yang dilakukan seseorang.
  2. Who, ditujukan pada siapa dan berapa yang terlibat. Jawaban who meliputi identitas, alamat seseorang tinggal, kebiasaan, pergaulan dan teman sepermainan serta hobinya. Untuk melakukan identifikasi berhubungan dengan identitas seseorang diharuskan mengikuti kemana saja diduga pelaku kriminalistik berada. Tindakan itu diperlukan untuk menggali informasi dalam soal apa yang dilakukannya.
  3. Where ialah pertanyaan selanjutnya. Where menjelaskan Tempat Kejadian Perkara (TKP) perbuatan kriminal. TKP bisa satu atau lebih tempat tergantung informasi yang didapatkan.
  4. When adalah perkara waktu kejadian yang tak boleh luput dari penyelidikan.
  5. Why menjawab motif seseorang melakukan tindak kriminal.
  6. How, mengenai modus operandi. Modus operandi adalah metode yang digunakan pelaku untuk mensukseskan kejahatan.

Informasi yang didapatkan tidak cukup jika tidak disertakan bukti fisik. Contoh: seseorang diduga mencopet. Kalau tidak mendapatkan bukti bahwa dompetnya dipegang yang bersangkutan, tindakan kriminal tidak dapat dibuktikan. Meskipun pada faktanya banyak orang menyaksikan perbuatan copet tersebut. Hal itu menjadikan hukum tidak bisa ditegakkan.

_MG_0363

Bukti fisik yang memenuhi ketentuan hukum untuk jadi bukti adalah keberadaan sidik jari. Oleh karena itu hanya benda–benda secara fisik yang pernah berhubungan dengan tersangka dan atau pelaku. Selain itu ia memberikan korelasi hubungan yang kuat antara tersangka, pelaku dan TKP. Investigasi dalam hal dokumen dilakukan dengan langkah–langkah berikut:

  1. Melihat kepemilikan dan penguasaan dokumen yang pertama kali. Mengapa dapat dimiliki? Siapa pembuatnya? Bagaimana cara melakukannya? Dengan siapa dan bagaimana melakukannya?
  2. Saat memeriksa dokumen yang menjadi kasus hukum. Pemeriksa diharuskan meminta dokumen bukti lengkap. Adapun hal – hal yang harus dilakukan adalah bukti lengkap:
  3. Standar pembanding, tidak terkontaminasi, tidak terlipat dan rusak secara fisik. Dokumen tidak terkontaminasi berarti terjadi perubahan wujud rupa pada isi dokumen karena terkena air atau keringat. Rusak secara fisik berarti terbakar, terinjak, sobek dan sebagainya. Pencegahan dilakukan dengan memasukan dokumen pada lemari besi dengan temperatur dan kelembapan rendah.
  4. Standar pembanding harus lengkap dan jelas jumlahnya. Jika masih ragu pemeriksa dapat menanyakan kepada pihak kepolisian.

 

Tahap Penyidikan

Jika kasus memasuki tahap penyidikan ia sudah memiliki tersangka. Pada konteks bukti dokumen dan tanda tangan yang harus dilakukan adalah mencari dokumen pembanding. Pembanding memiliki dua jenis yakni collective dan requested.

Collective dikumpulkan dari dokumen–dokumen yang telah ada sebelumnya. Jumlahnya tidak dibatasi namun semakin banyak semakin bagus.  Requested meminta orang dimaksud untuk menulis atau tanda tangan berulang–ulang. Proses dilakukan dengan menghadapkan seseorang dengan satu pihak tertentu yang diperintahkan. Panggilan untuk menghadap harus dilakukan secara resmi dan harus dilengkapi saksi minimal dua orang.

retifikasi-500x300

 

Isu yang dihadapi berikutnya adalah interogasi. Interogasi memiliki teknis – teknis tertentu yang harus dipenuhi. Pra kondisi adalah langkah pertama. Pada langkah ini seseorang dikondisikan rileks melalui berbagai cara yang memungkinkan yang bertujuan penciptaan suasana kekeluargaan. Langkah kedua adalah pemberian pertanyaan secara elementer.

Pada konteks hukum pertanyaan elementer memuat dua hal. Pertama kondisi kesehatan jasmani dan rohani pelaku. Jika tidak sehat pemeriksaaan tidak dapat dilakukan. Kedua kesediaan diperiksa pada perkara tertentu. Jika tidak bersedia dibuatkan Berita Acara Menolak Pemeriksaan untuk orang dimaksud. Hal itu diperlukan sebagai pertanggungjawaban hukum.

20170307121359_IMG_0602

Ada perbedaan saksi dan tersangka dalam menjawab pertanyaan saat interogasi. Saksi wajib menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan penyidik. Jika tidak menjawab saksi akan dikenakan sanksi hukum. Tersangka tidak wajib menjawab bahkan dapat mengingkari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Seorang tersangka memiliki hak diam, mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, perlakuan yang sama dimata hukum dan praduga tidak bersalah. Saat masih tersangka statusnya tidak dapat dianggap bersalah. Status bersalah diberikan jika sudah ada keputusan hakim yang tetap.

Interogasi tidak boleh membenarkan pernyataan seseorang. Pada bagian ini interogator dilarang mengarahkan pertanyaan dan jawaban. Pernyataan harus benar-benar keluar dari orang yang diinterogasi. Interogator juga dilarang bertanya hal yang tidak ada termasuk dalam substansi.

 

Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation

Connecting Law & Entrepreneurship

Rika Isvandiary & Aditya Anugra Pratama

 

*Materi ini disampaikan oleh AKBP Jayadi dari Puslabfor Mabes POLRI dalam Pelatihan Identifikasi Tanda Tangan yang diselenggarakan oleh Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation. Jika perusahaan anda berminat untuk legal training dapat menghubungi 081294116724/082211958277 atau melalui email info@bplfoundation.or.id untuk info lebih lanjut.

 

Leave a Comment