fbpx

BKPM Permudah Proses Perizinan

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus gulirkan inovasi. Kemudahan investasi menjadi prioritas. Ragam varian layanan dihadirkan guna ciptakan iklim investasi yang lebih baik.”

 

Tepat di Januari 2015, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga menyerahkan proses penerbitan IPPM (Izin Prinsip Penanaman Modal) ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Tujuannya sederhana, hindari investor muter-muter Jakarta. Lima puluh pimpinan pun langsung melakukan perintah Presiden. Sejak saat itu, resmilah berdiri PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pusat di kantor BKPM.

PTSP Pusat berupaya terus perbaiki kualitas. Beragam layanan kemudahan investor pun dijalankan. Berikut beberapa layanan PTSP Pusat yang dapat mempermudah usaha anda.

 

Layanan 8+1 dokumen dalam 3 Jam

Layanan ini memungkinkan perusahaan mendapatkan dokumen legalitas hanya dalam waktu hanya tiga (3) jam. Angka ini dua (2) bulan lebih cepat dari prosedur normal. Dokumen-dokumen tersebut adalah

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini sebagai bukti perusahaan telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. Hanya badan usaha berbadan hukum (PT, CV, dan Koperasi) yang wajib mendaftarkan. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama lima (5) tahun dan dapat diperpanjang.

 

2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Jumlah kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA), posisi, jabatan, lama kerja, serta hak dan kewajiban hukum yang akan diemban TKA dijabarkan lengkap pada dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ini. Sejumlah dokumen pendukung wajib disiapkan untuk mendapatkan formulir RPTKA.

 

3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) merupakan keterangan yang membolehkan perusahaan menggunakan TKA. RPTKA dan dokumen pendukung mendapatkan formulir RPTKA jadi rujukan pemberi izin. Dokumen ini berlaku selama satu (1) tahun dan dapat diperpanjang.

 

4. Akta Pendirian Perusahaan

Akta ini berperan sebagai bukti telah berdirinya suatu badan usaha berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Jabaran pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) badan usaha jadi dasar pemberiannya. Dokumen ini jadi titik tolak pengurusan dokumen lain yang diperlukan.

 

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan ini berbentuk kartu berisi angka dan huruf yang menerangkan nomor pengenal wajib pajak, nama perusahaan, dan alamat domisili usaha perusahaan. Kewajiban pajak perusahaan dipantau melalui nomor tercatat di kartu. Dokumen ini berlaku seumur hidup, kecuali jika ada perubahan pada identitas perusahaan.

 

6. Angka Pengenal Importir (API)

Angka Pengenal Importir (API) berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan yang menjalankan kegiatan impor atau kerap disebut sebagai importir. Identitas ini didapatkan dengan permohonan pada kepala BKPM. Dokumen ini berlaku untuk lima (5) tahun dan dapat diperpanjang. API ada dua macam yaitu Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

7. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

Layaknya API, Nomor Induk Kepabeanan (NIK) ini bertindak sebagai identitas importir yang otomatis menjadi pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Dokumen identitas ini digunakan untuk membayar bea masuk impor dan cukai produk tertentu. Dokumen berlaku seumur hidup, kecuali jika ada perubahan pada identitas perusahaan.

 

8. Surat Booking Tanah

Surat Booking Tanah berisi keterangan booking tanah oleh perusahaan. Booking tanah memungkinkan investor untuk mengusahakan tanahnya sembari menunggu terbitnya hak atas tanah. Permohonan diajukan kepada kantor pertanahan dimana bangunan badan usaha didirikan.

 

9. Izin Prinsip

Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) atau sering disingkat sebagai Izin Prinsip merupakan izin yang diberikan BKPM pada badan usaha asing atau PMA (Penanaman Modal Asing). Izin Prinsip merupakan pernyataan kebolehan badan usaha asing menjalankan bisnisnya di Indonesia. Meski demikian, Izin Prinsip ini bukanlah izin usaha. Izin Prinsip dikeluarkan sebagai tiket bagi badan usaha asing untuk mengurus dan mendapatkan legalitas usaha, kemudian mulai merintis kegiatan usahanya.

Jika suatu perusahaan asing telah berjalan selama lebih kurang satu tahun dan telah memulai kegiatan usahanya, maka PMA tersebut dapat mengajukan permohonan pembuatan Izin Usaha Tetap (IUT) jika telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online setiap tri wulannya sejak Izin Prinsipnya terbit. Izin Usaha Tetap (IUT) ini merupakan izin yang diberikan kepada badan usaha asing atau PMA yang telah memiliki Izin Prinsip sebelumnya, untuk memulai kegiatan/produksi.

Tidak semua perusahaan yang menyertakan modal asing atau PMA dapat mengakses layanan 8+1 dalam 3 jam ini. Hanya mereka yang berinvestasi minimal seratus (100) miliar rupiah atau mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seribu (1.000) orang yang akan mendapat layanan 8+1 dalam 3 jam. Soal modal, BKPM berikan kemudahan dengan 20% hingga 25% kewajiban penempatan modal. Sisanya bisa didapatkan melalui ragam skema pembiayaan.

 

Rekomendasi Layanan Jalur Hijau BKPM

Layanan ini merupakan bentuk pengurangan penahanan barang impor di pelabuhan. Ini ditujukan kepada badan usaha investor yang baru berdiri. Investor mendapatkan rekomendasi dari kepala BKPM agar barang impor pihaknya diperlakukan layaknya importir lama. Hasilnya, barang “hanya” tertahan lima (5) jam dari sebelumnya yang bisa ditahan hingga seminggu.

Layanan ini tidak termasuk pada program 8+1 dokumen dalam 3 jam. Selain itu tidak semua investor bisa memanfaatkan layanan jalur hijau BKPM ini. Layanan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang

  1. Sudah tahap konstruksi dan kegiatan impor kali ini merupakan proyek pertamanya
  2. Tujuan impornya untuk dan atas nama perusahaan sendiri

 

Layanan 3 jam sektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)

Anda tentu pernah mendengar betapa rumitnya usaha di bidang ESDM. Modal usaha yang besar dan rumitnya perizinan menjadi isu yang paling sering dibicarakan. Butuh setidaknya tiga (3) tahun untuk mendapatkan seluruh izin. Menyikapi hal ini, BKPM mempersingkat jangka waktu proses perizinan menjadi tiga (3) jam saja.

Layanan ini “mirip-mirip” dengan layanan 8+1 Dokumen dalam 3 jam. Perbedaannya terletak pada sektor usaha yang digeluti.

Sembilan (9) jenis izin usaha yang akan mendapatkan layanan 3 Jam ini yakni:

  1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara;
  2. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG;
  3. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG;
  4. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG;
  5. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi;
  6. Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan;
  7. Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi;
  8. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM;
  9. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan.

 

Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)

Layanan ini ditujukan bagi anda yang ingin membangun pabrik atau kantor. Anda tak perlu repot menunggu IMB (Izin Mendirikan Bangunan) terbit. Tentukan lokasi pabrik atau kantor, segerakan pembangunannya. Sembari membangun, jangan lupa urus IMB nya. Begitu pula izin-izin lain yang diperlukan.

Layanan ini tidak bisa diaplikasikan pada semua lahan. Hanya lahan-lahan di Kawasan Industri saja yang mendapatkannya. Itupun tidak semua kawasan industri.

BKPM membuat daftar empat belas (14) kawasan industri yang bisa mengaplikasikan KLIK yakni:

  1. Kawasan Industri Kendal (700 ha);
  2. Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (40 ha);
  3. Kawasan Industri Wijayakusuma (100 ha);
  4. Kawasan Industri dan Pelabuhan terintegrasi Java (1.761 ha);
  5. Kawasan Industri Bantaeng (3.000 ha);
  6. Kawasan Industri Modern Cikande (1.800 ha);
  7. Kawasan Industri terintegrasi Wilmar (800 ha);
  8. Kawasan Industri Krakatau Cilegon (570 ha);
  9. Kawasan Industri Bekasi Fajar (300 ha);
  10. Kawasan Industri Delta Silicon 8 (158 ha);
  11. Kota Industri Karawang Internasional (293 ha);
  12. Kota Industri Suryacipta (300 ha);
  13. Kawasan Industri GT Tech Park (100 ha);
  14. Kawasan Industri Medan (100 ha).

 

Dunia usaha semakin kompetitif. Persaingan global memicu semua lini dalam Pemerintahan untuk terus melakukan inovasi yang mampu membuat perekonomian Indonesia terus membaik. Beragam layanan terkait perizinan pun semakin cepat dan dan mudah.

 

 

Aditya Anugra Pratama

*Materi ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Bentuk Dokumen Digital dengan Tanda Tangan Elektronik pada Kamis, 15 Juni 2017. Anda berminat mengadakan in house legal training seputar penanaman modal? Hubungi Bina Pengetahuan Legal (BPL) Foundation melalui nomor 081294116724 / 082211958277 atau melalui email info@bplfoundation.or.id untuk info lebih lanjut.

 

Referensi:

  1. Bahan “Sosialisasi Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Bentuk Sertifikat & Tanda Tangan Digital.”, disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 15 Juni 2017 di Gedung BKPM, Jakarta.
  2. BKPM, Apa Itu Klik? (http://www.bkpm.go.id/id/artikel-investasi/readmore/apa-itu-klik ), diakses pada 1 Juni 2017
  3. Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM – BKPM Luncurkan Layanan Investasi 3 Jam (http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/01/30/1540/kementerian.esdm.bkpm.luncurkan.layanan.investasi.3.jam ), diakses pada 1 Juni 2017

Leave a Comment